Rencana Strategis

Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi SulawesiUtara adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 tahun yangmerupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan,Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengantugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara merupakan satukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah) Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 yang merupakan dokumen yangdijadikan acuan penyusunan Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara memperhatikan prinsip-prinsip governance (partisipatif,transparan, dan akuntabel). Tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan KoordinasiPenanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan RPJMD, diselenggarakan sebagai berikut :

  1. Persiapan Penyusunan Renstra BKPM Provinsi Sulawesi Utara.
    a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra 2016-2021 BKPM Provinsi Sulawesi Utara melalui Keputusan Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Utara Nomor     Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Renstra BKPM Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021.
    b. Orientasi mengenai Renstra
    c. Pengumpulan Data dan Informasi
  2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
    a. Pengolahan Data dan Informasi
    b. Penyusunan Rancangan visi dan misi
    c.  Perumusan penjelasan visi dan misi
    d. Perumusan tujuan dan sasaran
    e. Perumusan Strategi dan arah kebijakan
    f. Penyusunan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
    g. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuha pendanaan
    h. Penetapan Indikator Kinerja
    i. Pembahasan
  3. Penyusunan Rancangan Renstra
  4. Konsultasi Rancangan Akhir Renstra dengan Bappeda dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
  5. Pembahasan dan Penetapan Renstra dengan Keputusan Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Utara



Lampiran Dokumen