LAKIP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government, sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan diwarnai dengan sejumlah perubahan yang cukup mendasar, dan relatif cepat menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan tuntutan reformasi serta adanya perubahan paradigma dalam kehidupan bermasyarakat maka diperlukan aplikasi manajemen Strategis yang secara sistematik dan holistik mampu mengelola perubahan dan dampak yang terjadi.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal  Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repubilk Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja yang merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Visi dan Misi  dari Rencana Strategis Tahun 2011-2015 sebagai kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap SKPD pada setiap berakhirnya tahun anggaran.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara.

Kedudukan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  Provinsi Sulawesi Utara  adalah  sebagai  Unsur  Penunjang  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala  yang  berada  di bawah  dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas pokok membantu Gubernur di bidang penanaman modal  dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.


Lampiran Dokumen